NewsBMB Wed, 11 September 2019
KOLOM PEMBACA

3 Kerugian Kebakaran Hutan dan Lahan

img

Kebakaran Hutan dan Lahan beberapa waktu belakangan meningkat seiring kondisi kemarau yang panjang. Tercatat di Kecamatan Samboja per 1 Agustus – 9 September 2019 terdapat 17 kejadian kebakaran hutan dan lahan . Dua hari terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas di wilayah Kelurahan Ambarawang Laut dan Tanjung Harapan dengan luas total lahan terbakar mencapai 35 Ha. Terlihat secara kasat mata, jika kita beraktivitas di luar rumah asap kebakaran hutan dan lahan menyelimuti langit. Selain itu juga, udara mulai terpapar polusi asap.
Penulis merangkum ada tiga hal yang akan menjadi kerugian bagi masyarakat luas jika kebakaran hutan dan lahan terus meningkat. Kerugian pertama adalah ISPA, belajar dari kejadian beberapa daerah seperti Pekanbaru, menurut data Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama tahun 2019 di Provinsi Riau terdapat 824 titik panas dan 30.065 ha lahan yang terbakar. Melalui situs resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia laporan kunjungan pasien hingga 12 Agustus 2019  jumlah pasien yang mengeluhkan ISPA sebanyak 9.630 orang, yang berasal dari 12 kabupaten/kota, yakni Pekanbaru, Siak, Pelalawan, Kampar, Dumai, Kuansing, Rohil, Rohul, Inhu, Inhil, Meranti, dan Bengkalis. 
Asumsi yang beredar di masyarakat luas bahwa dengan membakar hutan dan lahan akan menyuburkan tanah. Hal ini menjadi kerugian kedua yang akan diterima oleh masyarakat, dikarenakan dengan membakar lahan unsur hara yang terkandung di dalam tanah akan lebih mudah hilang melalui air dan udara. Menurut ahli Ahli tata kelola air dan hidrologi Universitas Sriwijaya, Momon Sodik, dengan membakar lahan akan menyebabkan unsur hara tidak akan bertahan lama, hanya akan bertahan pada tahun pertama sedangkan di tahun kedua dan seterusnya menjadi lenyap. Berdasarkan berbagai riset yang telah dilakukan kerugian akibat kehilangan unsur hara ini mencapai Rp 65 juta per hektare (ha). Angka ini diperoleh berdasarkan asumsi kehilangan unsur N dan C hingga 97 persen. Akibatnya, petani akan merasakan dampak secara bertahap pada masa mendatang, dengan ditandai penurunan produksi lahan. Padahal petani membutuhkan tanah yang sehat untuk terus dapat memproduksi hasil taninya terus menerus. Ketergantungan pada pupuk dan bahan kimia juga cukup merugikan petani dikarenakan harga pupuk yang cukup meningkatkan biaya produksi.
Ketiga adalah sanksi pidana yang mengintai pelaku pembakar hutan dan lahan, berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 Ayat (3) huruf d menyatakan “setiap orang dilarang membakar hutan”, dua pasal menjadi sanksi yang akan diterima oleh pelaku pembakar hutan yakni Pasal 78 Ayat (3) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selanjutnya di Pasal 78 Ayat (4) berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 4 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan juga menjadi pasal yang mengatur agar kebakaran lahan dapat dihentikan oleh masyarakat secara luas, hal ini diatur pada Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi “setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”. Sanksi pidananya terdapat pada Pasal 108 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang berbunyi “setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
3 hal diatas seharusnya menjadi catatan yang menyadarkan masyarakat tentang bahayanya kebakaran hutan dan lahan. Namun, kejadian ini masih terus saja berlangsung setiap musim kemarau tiba di wilayah Indonesia. Sanksi pidana dan denda seharusnya membuat pelaku pembakar hutan dan lahan berpikir ulang untuk melakukan pembukaan lahan dan hutan dengan cara dibakar. Namun, lemahnya penegakan hukum pelaku kebakaran hutan dan lahan menjadikan sanksi pidana dan denda sebagai angin lalu saja.
Pemerintah Pusat dan Daerah harus bahu membahu memberikan edukasi terkait dengan kesehatan yang mengancam di wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan, Puskesmas sebagai garda terdepan dapat diberikan perhatian khusus oleh Kementerian Kesehatan untuk dapat diajak berpartisipasi dalam hal edukasi masyarakat terkait dengan bahaya kesehatan yang mengintai kebakaran lahan dan hutan. Selain itu juga petani baik skala kecil dan besar harus mendapatkan edukasi secara masif dari instansi terkait seperti Dinas Kehutanan, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, terkait dengan kerugian membuka lahan dan hutan dengan cara dibakar.
Kebakaran hutan dan lahan merupakan isu nasional yang harus ditangani secara terstruktur sistematis dan masif. Karena dapat mengganggu stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dengan asap kiriman yang diterima oleh negara tetangga. Hal ini menjadi preseden buruk bagi politik internasional negara kita. Semua pihak harus sadar dan mawas diri terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, karena ini tanggung jawab kita bersama sebagai Warga Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila. (Rama)